Dokumen Kategori Tahun LINK
SK DIP Kecamatan Jebres 2022 RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK 2022
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN JEBRES INFORMASI TENTANG BADAN PROFIL PUBLIK 2022
Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kota Surakarta Tahun 2022 RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK 2022
Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja Bulan Januari 2022 RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIJALANKAN 2022
Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja Bulan Februari 2022 RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIJALANKAN 2022
Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja Bulan Maret 2022 RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIJALANKAN 2022
Laporan Triwulan I Kecamatan Jebres Tahun 2022 RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIJALANKAN 2022
Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja Bulan April 2022 RINGKASAN INFORMASI TENTANG KINERJA 2022
Pengadan Tahun 2022 s/d Bulan Mei INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2022
Ringkasan DPA 2022 RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIJALANKAN 2022
RUP ( Rencana Umum Pengadaan ) Kecamatan Jebres 2022 INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2022
Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diterima RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK 2022
Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK 2022
Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK 2022
Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK 2022
Hak Masyarakat - Alur Pelayanan RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIJALANKAN 2022
KAK Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan SP PRobis SOP INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2022
Transaksional PL Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan SP Probis SOP INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2022
Transaksional PL Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan SP Probis SOP INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2022
KAK Pengadaan Mebeler 2022 INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2022
KAK Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Videotron INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2022
SK PPK dan PPBJ Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Videotron RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIJALANKAN 2022
Perjanjian Kinerja PK Kecamatan Jebres 2022 RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIJALANKAN 2022
SK Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan Jebres INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT 2022
SK tentang Tim Reformasi Birokrasi Kecamatan Jebres INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT 2022
SK tentang Petugas Pelayanan Khusus Kecamatan Jebres INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT 2022
SK tentang Tim Penilai Lomba Kelurahan INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT 2022
PK Perjanjian Kinerja 2022 RINGKASAN INFORMASI TENTANG KINERJA 2022
Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja Bulan Mei 2022 RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 2022
LKjIP Tahun 2020 RINGKASAN INFORMASI TENTANG KINERJA 2021
DATA INFO PROGRAM DAN PROFIL PIMPINAN KECAMATAN JEBRES 2021 INFORMASI TENTANG BADAN PROFIL PUBLIK 2021
PK RKT 2021 INFORMASI TENTANG BADAN PROFIL PUBLIK 2021
PK RKT PERUBAHAN 2021 INFORMASI TENTANG BADAN PROFIL PUBLIK 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT 2021
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT 2021
Perwali No 25.6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Kecamatan INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT 2021
Pengadaan Tahun 2021 INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2021
Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Jebres 2021 RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 2021
Neraca Kecamatan Jebres Tahun 2021 RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 2021
Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Jebres 2021 RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 2021
Laporan Operasional Kecamatan Jebres 2021 RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 2021
Catatan Akhir Laporan Keuangan Kecamatan Jebres 2021 RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 2021
Ringkasan DPA 2021 RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIJALANKAN 2021
Rekapitulasi LHKPN INFORMASI TENTANG BADAN PROFIL PUBLIK 2021
LKjIP Tahun 2021 RINGKASAN INFORMASI TENTANG KINERJA 2021
RKT dan PK Perubahan RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIJALANKAN 2020
LKJIP 2019 RINGKASAN INFORMASI TENTANG KINERJA 2020
Penilaian SAKIP 2018, 2019, 2020 RINGKASAN INFORMASI TENTANG KINERJA 2020
SIMDALBANGDA 2019 2020 RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIJALANKAN 2020
INFO PUBLIK KECAMATAN JEBRES INFORMASI TENTANG BADAN PROFIL PUBLIK 2020
PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS DAN FUNGSI INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT 2017
PERATURAN WALIKOTA 27-C 2017 TENTANG SOTK INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT 2017
Peratutan Pemerintah No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT 2017

INFORMASI BERKALA

I. PENGERTIAN

UU KIP memberi kategori terhadap informasi publik yang dikuasai oleh badan publik, yaitu informasi publik terbuka dan informasi publik yang dikecualikan. Informasi publik terbuka artinya boleh diakses oleh publik dan wajib bagi Badan Publik untuk memberikan atau menyebarluaskannya ke publik.  Informasi publik yang dikecualikan berarti boleh ditutup aksesnya bagi publik dan badan publik tidak wajib atau dilarang memberikan atau menyebarluaskannya ke publik.

Kategori informasi terbuka dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat. Soal kewajiban badan publik mengumumkan Informasi Berkala tercantum di Pasal 9 UU KIP. Yang dimaksud dengan informasi berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.

    1. Keberadaan badan publik mencakup mengenai alamat jelas badan publik tersebut, termasuk alamat kontak (nomor telepon dan faksimili), status hukum badan publik tersebut;
    2. Kepengurusan badan publik mencakup struktur organisasi badan publik dan pejabat-pejabat strukturalnya;
    3. Maksud dan tujuan badan publik mencakup visi dan misi, maksud dan tujuan dibentuknya badan publik tersebut;
    4. Ruang lingkup kegiatan badan publik mencakup core issue/core bussiness badan publik tersebut;
    5. Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    6. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, yaitu informasi terkait dengan program kerja, manajemen program kerja, hasil program kerja, efektivitas hasil kerja disesuaikan dengan visi dan misi dibentuknya badan publik, evaluasi dari program kerja, dan rencana tindak lanjut dari program kerja tersebut;
    7. Informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau;
    8. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    Pengaturan secara detail tentang jenis-jenis informasi berkala ini dapat dibaca di Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

    II. CARA PENYAMPAIAN

    Penyampaian nformasi dapat menggunakan berbagai media yang tersedia dengan mempertimbangkan azas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana. Untuk itu ada beberapa media yang bisa dijadikan tempat penyampaian informasi berkala;

              1. Internet, melalui website resmi badan publik;
              2. Media cetak; poster, leaflet, surat kabar;
              3. Media eletronik yang radio dan televisi;
              4. Papan pengumuman yang biasa tersedia di kantor badan publik; atau
              5. Bentuk media lain yang dianggap mudah untuk dijangkau dan dimengerti oleh masyarakat.

              Penyampaian informasi ini semaksimal mungkin dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Jika perlu gunakan bahasa daerah setempat agar mudah dipahami dan tidak asing bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami isi dan maksud, serta tujuan dari informasi yang mereka peroleh, dengan demikian informasi yang disusun dan dipublikasikan tidak hanya sekedar formalitas untuk melaksanakan UU KIP, tetapi memang dapat sebenar-benarnya diterima dan dimengerti oleh masyarakat, dan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang informatif.


              Referensi:

              ———–, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

              ———–, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, KI Pusat, 2010

              Dessy Eko Prayitno dkk, Melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Seri Pelatihan KIP bagi Badan Publik, ICEL, 2013

              Henry Subagiyo dkk, Anotasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KI Pusat – ICEL, 2009